Suchergebnisse

Pertumbuhan pembangunan hotel, apartemen dan kondotel dinilai tidak ramah bagi pelaku usaha, karena berkaitan dengan rendahnya tingkat okupansi dan persaingan harga pada layanan sejenis. Pemerintah menanggapi permasalahan ini dengan menerbitkan kebijakan moratorium untuk izin usaha hotel dan sejenisnya. Namun, setelah pemerintah menerbitkan kebijakan moratorium, jumlah usaha tidak mengalami stagnasi, bahkan meningkat signifikan bila dibandingkan sebelum pemerintah menetapkan kebijakan moratorium. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dimensi ambiguitas dalam kebijakan dan proses implementasi kebijakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ambiguitas-konflik Matland. Hasil penelitian menunjukan bahwa peningkatan jumlah usaha setelah penerbitan kebijakan moratorium diinisiasi oleh ambiguitas tujuan dalam kebijakan dan ambiguitas sarana dalam proses implementasi kebijakan.The growth in the construction of hotels, apartments, and condotels is considered unfriendly to business actors because it is related to low occupancy rates and price competition for similar services. The government responded to this problem by issuing a moratorium policy for hotel business permits and the like. However, after the government issued a moratorium policy, the number of businesses did not stagnate, even increasing significantly when compared to before the government enacted the moratorium policy. This study uses a qualitative research type with a descriptive approach that aims to determine the dimensions of ambiguity in policy and policy implementation processes. The data collection techniques used were observation, interview, and documentation. In this study, the authors used Matland's conflict ambiguity. The results showed that the increase in the number of businesses after the issuance of the moratorium policy was initiated by the ambiguity of objectives in policy and ambiguity of means in the policy implementation process.